permenpan 53 tahun 2014. Paparan Permenpan 53 Tahun 2014; RB. permenpan 53 tahun 2014

Judul/ Tentang. Mengingat : 1. pelayanan dan daya tanggap masih rendah dari pemerintah setempat; 2) Berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014, terdapat tujuh indikator yang harus dipenuhi Pemda di seluruh Indonesia pada LAKIP sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja; 3) pada Disperkim khususnya Bidang Pertamanan,. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Auditor KategoriTipe Dokumen. 31 TAHUN 2014, BN NO. Permen PANRB No. PP ini mencabut PP Nomor 6 Tahun 1974 dan PP Nomor 53 Tahun 2010 sepanjang tidak mengatur jenis hukuman disiplin sedang. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah yang diatur. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas. Mencabut :. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014. T. Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi BIrokasi Instansi. d. STATUS PERATURAN. 54, jdih. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;. Paparan Permenpan 53 Tahun 2014; RB. Download. Permenpan 2014. Laporan kinerja ini memuat informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Judul/ Tentang. tentang. LINK PENGUMPULAN DATA;. Belum Tersedia. pdf. Bagian Organisasi – Sekretariat Daerah Kota BatamSP 2. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan. tentang PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SEBAGAI TINDAK. Namun terdapat beberapa catatan yaitu: pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar. Tim RBI Secara berkala dan berkelanjutan melakukan pertemuan setiap seminggu yang dihadiri oleh jajaran pimpinan Kementerian. Nomor. 3 tahun ago batamadmin . Perpres Nomor 64 Tahun 2005; • PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiUntuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut, disusunlah LAKIP BKOM Bandung Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 29. 120 Tahun 2018 6. Jl. Bibit Iman Febrian Arissutomo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 3. 11 Tahun 2016 . PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Paramedik. Si. 1469; PERMENPAN. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan. Sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran Tahun 2022 2. ID – PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. pdf: Mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia Tipe Dokumen. METADATA PERATURAN. CORE VALUES BERAKHLAK; PANDUAN RB;. bahwa mengingat kebutuhan untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di berbagai instansi. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018. menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia. STATUS PERATURAN. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 13. NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);11. 17 Hasil Evaluasi Unit Pelayanan Publik Minimal “BAIK” Tahun 2019 53Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 5. Pengertian Pelaporan Kinerja. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Implementasi SAKIP berlaku. 2014. Baseline Spip Terintegrasi 2021. ABSTRAK PERATURAN. tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2012/No. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Desentralisasi Kesehatan, yang mengacu pada PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah adalah: 1. NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Keputusan Presiden Nomor. William. Tema/ Bidang. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur. 89. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan. DETAIL PERMENPAN 36 TAHUN 2014. PERMENPAN 53 TAHUN 2014 tentang. PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan. Permenpan 2010. RASI. 35 tahun 2011 tentang Juklak Evaluasi AKIP Memahami Kebijakan mengenai SAKIP Permenpan No. E. 53: Tahun: 2014: Tentang: PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 20 November 2014: Pejabat yang Menetapkan: Status:. Permenpan 2011. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahNOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Paparan Permenpan 53 Tahun 2014; RB. CORE VALUES BERAKHLAK; PANDUAN RB; PAPARAN EVALUASI RB; Bahan Presentasi Evaluasi SAKIP & RB Kota Batam 2020. Permenpan 2014. Dengan core value ini. menpan. 5552 ,LL SETNEG : 15 HLM. Selanjutnya, Pemen PANRB No. Nomor. Download PDF PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforma. E. PAN/ 2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA BAB I KETENTUAN UMUM 5. Tipe Dokumen. Sebagai catatan, Permenpan No 53 Tahun 2014 ini telah resmi menggantikan Permenpan No 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. PERMENPAN NOMOR 29 TAHUN 2010. pdf. LINK PENGUMPULAN DATA;. CORE VALUES BERAKHLAK; PANDUAN RB; PAPARAN EVALUASI RB; Bahan Presentasi Evaluasi SAKIP & RB Kota Batam 2020; PPRB; ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2020-2024; Alur Dokumen; YANLIK & TATALAKSANA. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang. STATUS PERATURAN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014244, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 4. 4. nomor 53 tahun 2014. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi. : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. pdf. PP No. Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tingkat sinkronisasi program jangka panjang (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan pemrograman. … nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk tbknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa ivienteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menirnbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 PERMENPAN NOMOR 53 TAHUN 2012. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning. Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, Ibu. pdf. Nomor. sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah digariskan pada tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Permenpan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitasPermenpan RB Nomor 26 Tahun 2020. 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU. Permenpan 2011. Tipe Dokumen. 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang. d 2022 4. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan. STATUS PERATURAN. UU Nomor 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri No 60 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Pandeglang No 2 Tahun 2014 ; 1. tentang PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Nomor 5 Tahun 2014, ditetapkan bahwa pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan mutasi sebagaimana diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah; c. Preview. pdf. id – Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diubah dengan : Permen PAN & RB No. Permenpan 2014. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan PP tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penyusunan LAKIP Galeri Nasional Indonesia Tahun 2018 dilaksanakan atas dasar analisis pengukuran dari kegiatan, program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengembangan Galeri Nasional Tahun 2018 dan. Preview. SIKAP GEREJA BETHEL INDONESIA Mengenai NAMA ALLAH 2 Pada masa kini ini ada sekelompok orang Kristen yang tidak mau menggunakan nama “Allah” untuk. 5135, LL SETNEG : 65 HLM. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (di Kemenpan RB), diterbitkan sebagai regulasi untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas serta untuk mengembangkan. Peraturan Menteri. Permenpan 2012. PermenPAN-RB hanya mencantumkan Undang-Undang No. Per aturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri SipilPERATURANPEDIA. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, batas usia pensiun pegawai negeri sipil yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan. 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email. Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat”. REPT]BLII (IIUX)NESIA. menpan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2021 Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DETAIL PERATURAN Abstrak. Format LaKIP yang tertuang dalam Permenpan 53 tahun 2014 terbagi menjadi empat bab utama, yakni uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, laporan akuntabilitas, dan kemudian diakhiri oleh bab penutup, jelas Roni. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021. SP 2. 53 Tahun 2011. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. E. Paparan Permenpan 53 Tahun 2014; RB. 80 Tahun 2012: 80: 2012: Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah: Direvisi dari PERMENPAN DAN RB No. Pengertian Reviu Reviu adalah penelahaan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal,akurat dan berkualitas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. CORE VALUES BERAKHLAK; PANDUAN RB; PAPARAN EVALUASI RB; Bahan Presentasi Evaluasi SAKIP & RB Kota Batam 2020; PPRB; ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2020-2024; Alur Dokumen; YANLIK & TATALAKSANA. onal Tahun 2010-2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara. STATUS PERATURAN. 2023-01-06. yessi. Peraturan Pemerintah No. Permendagri No. Tingkat sinkronisasi program jangka panjang (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan pemrograman. . T. Pengantar Design and Build Contract. <p>Referensi</p>. ID ; 25 HLM. go. ABDULLAH AZWAR ANAS. U. Kerja Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2014-2019 48 Tabel I. 9 Beberapa pengertian terkait Disiplin PNS antara lain:. SURVEY IKM; ISI. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun. 20 November 2014. Permen PAN & RB No. PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA Permenpan No. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Angka Kreditnya. LINK PENGUMPULAN DATA;. onal Tahun 2010-2014; 8. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKOM Bandung Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 29 tahun 2014, Permenpan Nomor 53 tahun 2014 dan Permenpan no 12 tahun. pdf. Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. perlu rnenetapkan Peraturan Menteri pendayagunaan. PERMENPAN 36 Tahun 2014.